tentang saya

Tuesday, February 28, 2012

Sri Mulyani & Yield Obligasi yang Tinggi

KAMPANYE untuk mendudukkan Sri Mulyani sebagai RI-1 kian gencar dilakukan. Salah satunya dengan peluncuran buku. Isinya pasti puja-puji terhadap Sri Mulyani. Saya merasa gatal, dan membuka kembali file lama tulisan saya. Salah satu kelemahan Sri Mulyani selama lima tahun menjadi menteri keuangan (sejak 2005) adalah agresivitasnya dalam menjala dana dari mancanegara untuk menambal anggaran negara (APBN). Celakanya, dalam penerbitan global bond itu, Sri Mulyani selalu memberikan yield yang kelewat tinggi. Para pelaku pasar tentu saja sangat senang dan sayang sama Sri Mulyani. Kelemahan ini tidak pernah muncul ke permukaan, karena orang terpesona oleh kehebatan “statusnya” sebagai Menkeu Terbaik Asia dan Dunia. Mari kita lihat sepak terjang Sri Mulyani dalam menjaring dana asing dari pasar global. Pada tahun 2008, Indonesia menerbitkan global bond di New York (Amerika Serikat) sebesar US$ 2 miliar dengan tenor 10 tahun. Yield yang diberikan 6,95%. Yield obligasi negara tertinggi yang diberikan oleh negara ASEAN. Sebagai perbandingan, global bond yang diterbitkan Malaysia cuma memberikan yield 3,86%, Thailand 4,8%. Bahkan Filipina, yang selama ini dikenal sebagaiThe Sick Man in Asia, memberikan yield 6,51%. Logikanya, mestinya imbal hasil yang diberikan global bond Indonesia maksimal 5,5%, lebih tinggi dari Thailand tapi di bawah Filipina. Penjualan obligasi negara dengan yield yang amat tinggi itu, karena premium 3% di atas T Bonds Amerika (obligasi berjangka waktu 10 tahun yang dikeluarkan pemerintah AS), jelas sangat merugikan. Selain membebani APBN biaya bunganya Lebih tinggi dari seharusnya, juga membuat korporasi Indonesia mesti menawarkan yield obligasi yang lebih tinggi lagi karena obligasi negara merupakan benchmark. Yang lebih gila lagi, tahun 2009, untuk menambal defisit APBN, pemerintah Indonesia (tentu saja lewat Menkeu Sri Mulyani) kembali menerbitkan global bond senilai US$ 3 miliar. Global bond itu terbagi dua: US$ 2 miliar berjangka waktu 10 tahun dengan yield 11,75% dan US$ 1 miliar berjangka waktu 5 tahun dengan yield 10,5%. Artinya, untuk obligasi berjangka waktu 10 tahun, yield-nya 8,759% lebih tinggi dari T Bonds. Pada saat yang sama, Filpina menjala dana dari pasar internasional sebesar US$ 1,5 miliar dengan yield hanya 8,5% saja! Yield obligasi Indonesia hanya “kalah” oleh Pakistan yang 12,5% -- negara yang kerap diguncang ledakan bom. Kita bisa memaklumi jika yield obligasi global negara Indonesia yang dijajakan di pasar internasional pada tahun 2009 lebih tinggi dari tahun 2008. Sebab, saat itu tengah terjadi guncangan di sektor finansial dunia. Tapi, lagi-lagi yang tidak bisa dimengerti, kenapa Filipina bisa memberikan yield yang lebih rendah. Padahal, pada tahun 2009 ekonomi Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya tumbuh positif (bersama China, India, dan Vietnam). Negara ASEAN lainnya mengalami pertumbuhan negatif sebagaimana dialami negara lain di seluruh dunia. Dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat, mestinya Indonesia bisa menawarkan yield obligasi global yang jauh lebih rendah ketimbang Filipina. Jadi, di mana sebenarnya letak kehebatan Menteri Keuangan Terbaik Asia dan Menteri Keuangan Terbaik Dunia yang disandang oleh Sri Mulyani versi Euromoney? Predikat Menteri Keuangan Terbaik Asia diberikan harian ekonomi Emerging Markets pada 2008. Menurut Kepala Editor Emerging Markets Taimur Ahmad, lembaganya setiap tahun mengadakan pemilihan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral terbaik berdasarkan komposisi kawasan benua. Penghargaan ini selalu diberikan bertepatan dengan sidang tahunan IMF dan Bank Dunia. Menurut Taimur, Sri Mulyani dipilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia berdasarkan kriteria seperti peningkatan ekonomi, pertumbuhan, kepercayaan investor, rating, dan penilaian investor asing. Sumber penilaiannya, berasal dari bankir, analis, dan investor. Salah satu alasan utama anugerah Manteri Keuangan Terbaik Asia ini, menurut Emerging Markets, karena Sri Mulyani merupakan figur utama dalam merelasasikan reputasi Indonesia sebagai outstanding borrower of the year untuk kawasan Asia. Jelas, dilihat dari nara sumber yang diminta pendapat, dan kriteria penilaian yang ditetapkan, Sri Mulyani menyandang Menkeu Terbaik Asia/Dunia karena bisa ”menyenangkan” pasar. Bukan karena pertimbangan bagi perbaikan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Bagaimana dengan penerbitan obligasi negara di pasar domestik lewat SUN (Surat Utang Negara)? Dalam perspektif yang berbeda, sama saja merugikan, karena tidak mendukung upaya penurunan suku bunga perbankan. Bayangkan, ketika bank-bank papan atas seperti Bank Mandiri dan Bank BCA menawarkan suku bunga berkisar antara 5,25% - 6,5% untuk jangka waktu 3 bulan hingga 24 bulan, pemerintah nyelonong dengan tawaran bunga tetap 9,5% (SUN Seri FR0027, jatuh tempo 15 Juni 2015). Yield SUN yang tinggi jelas merupakan disinsentif bagi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) yang kini hanya 6,5%. Juga seakan-akan bersaing untuk rebutan dana dengan perbankan dalam mengakumulasikan dana pihak ketiga. [**] Oleh: Didin Abidin, Penulis dan Pemerhati Ekonomi Selengkapnya...

Thursday, February 23, 2012

Koresponden media berhak sejahtera

Perusahaan media semakin marak memperkerjakan jurnalis berstatus koresponden atau kontributor atau stringer. Tak hanya di daerah, praktik ini juga berlangsung di Jakarta. Padahal dalam hukum ketenagakerjaan tidak dikenal istilah-istilah yang dipakai perusahaan media ini. Harusnya hanya dikenal pekerja waktu tertentu dan pekerja tidak tertentu. Kondisi ketidakpastian ini terus dibiarkan. Dan perusahaan media kerapkali memanfaatkan ketidakjelasan status untuk mengingkari hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Yaitu pemberian upah layak, jaminan kesehatan, tunjangan melahirkan bagi pekerja perempuan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dalam relasi perusahaan media dengan koresponden, koresponden ditempatkan dalam posisi lemah. Perusahaan abai terhadap kesejahteraan koresponden, sekalipun kinerja, produktifitas dan kualitasnya bagus. Seperti halnya yang terjadi pada koresponden Tempo di Malang, Jawa Timur, Bintariadi, yang tergolek sakit sejak November 2011 lalu. Penyakit Meningitis (radang selaput otak) menggerogoti kondisi fisik jurnalis yang akrab dipanggil Bibin ini. Biaya pengobatan dan operasinya pada Desember lalu mencapai Rp 50 juta lebih. Sedangkan manajemen Tempo saat itu hanya memberi bantuan kesehatan sebesar Rp 1 juta. Kondisinya kian memburuk setelah terjadi infeksi pasca operasi. Sehingga, pada Januari lalu Bibin pun kembali menjalani perawatan menghabiskan biaya sekitar Rp 28 juta. Perusahaan kembali memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta. Untuk melunasi tagihan biaya rumah sakit yang tak murah, keluarga menjual harta benda serta mengandalkan bantuan dari teman dan kawan seprofesi. Hadiah atas karya tulisannya dari Pertamina sebanyak Rp 25 juta yang didapatnya pada Desember lalu pun ludes untuk membiayai operasi. Masih dalam kondisi tak sadarkan diri (koma), kini bapak tiga anak ini harus menjalani perawatan di rumah karena keterbatasan biaya. Bahkan istri Bibin yang hanya guru honorer harus mati-matian menghidupi ketiga anaknya dengan pendapatan yang tak seberapa. Seharusnya baik keluarga Bibin dan perusahaan tak terbebani membayar biaya pengobatan jika sebelumnya dia mendapat jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi kesehatan. Meski telah bekerja selama 11 tahun di Tempo, tak ada jaminan kesehatan buat Bibin. Ia aktif dalam berbagai organisasi diantaranya pendiri dan mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, pegiat di lembaga swadaya perlindungan satwa (Profauna), pengurus rumah informasi publik di Malang dan kordinator Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) simpul Jawa Timur. Segudang prestasi pun dikantonginya. Mendapat penghargaan dan fellowship atas kerja jurnalistiknya. Diantaranya fellowship SIEJ untuk isu globalisasi dan fellowship AJI Indonesia tentang pengendalian tembakau dan perburuhan. Meraih juara pertama penulisan jurnalistik Departemen Pertanian, juara ke dua lomba jurnalistik tentang sanitasi yang diselenggarakan AJI Malang dan juara pertama lomba jurnalistik Pertamina kategori energi terbarukan. Mestinya, bulan ini Bibin mengikuti visit media ke BBC London, Inggris, hadiah dari Pertamina atas karya tulisannya. Namun, impian tersebut sirna karena sakit. Bahkan masa depan pengobatan pun tak jelas. Berangkat dari kegelisahan tersebut, koresponden Tempo se-Indonesia menyatukan komitmen untuk membentuk serikat pekerja yang disebut Serikat Pekerja Koresponden Tempo (Sepak@t) Indonesia yang tercatat di instansi ketenagakerjaan. Sepak@t merupakan serikat pekerja kali pertama yang dibentuk di Indonesia yang menaungi koresponden yang tersebar mulai Aceh hingga Papua. Sepak@t dibentuk dari keprihatinan atas perlakuan diskriminatif yang dialami koresponden di Tanah Air. Dan menjembatani kepentingan perusahaan dengan koresponden. Sepak@t dibentuk sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja media. Harapannya, koresponden mendapat kesejahteraan yang layak. Perusahaan pun mendapatkan keuntungan karena koresponden akan bekerja secara maksimal, loyal, dan semakin memberikan kontribusi yang besar. Sehingga koresponden akan lebih termotivasi menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Salah satu poin dalam Resolusi Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2011, di Makassar adalah menentang perusahaan media mempekerjakan wartawan tanpa status tidak jelas, menentang status stringer dan mendesak pemilik media tidak tutup mata atas praktik ini. Poin lainnya juga meminta perusahaan memberikan upah paling tidak 50 persen di atas upah minimum provinsi. Sepak@t berpendapat, tak mudah merealisasi kesejahteraan tanpa perjuangan kolektif koresponden. Untuk itu, melalui deklarasi yang diselenggarakan di sekretariat AJI Jakarta, Sepak@t Indonesia menyerukan : 1. Meminta perusahaan media memberikan hak dan jaminan sosial terhadap koresponden seperti pekerja pada umumnya. 2. Meminta perusahaan media agar tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003. 3. Mendorong koresponden membentuk serikat pekerja di masing-masing perusahaan media untuk menjamin hak-hak pekerja. 4. Mengkampanyekan pekerjaan koresponden adalah pekerjaan pokok dalam perusahaan media. 5. Menolak bentuk outsourching dalam hubungan tenaga kerja di perusahaan media. 6. Wartawan wajib meningkatkan kapasitas dan patuh terhadap kode etik. 7. Mendesak perusahaan media tunduk pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 10 dan penjelasannya. Yang menyebutkan “perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.” Hidup Koresponden Sejahtera ! Jakarta, 23 Februari 2012. Sepakat Indonesia Dini Mawuntyas (Ketua) Kontak 085230982662, sepakatindonesia@gmail.com Eko Widianto (Sekretaris) Kontak 081233633744 Pito Agustin (Sekretaris Wilayah Yogja) Kontak 081328841619 Selengkapnya...

Monday, February 20, 2012

Jika aku penduduk Cibatu

Jika aku adalah penduduk asli Desa Cibatu aku akan sangat bangga, karena aku terlahir ditanah penuh sejarah. Tanah penuh kekayaan sumber daya alam dan kaya akan sejarah. Dahulu Desa Cibatu merupakan primadona pariwisata di daerah Garut. Di Desa Cibatu terdapat stasiun kebanggaan umat, Stasiun kelas 1 itu yang pernah menjadi salah satu depo lokomotif uap terbesar di Jawa-Sumatera sebelum ditutup tahun 1983. Charlie Chaplin, komedian yang merupakan bintang Hollywood, Amerika Serikat, dua kali menjejakkan kakinya di Stasiun Cibatu, Garut. Pria berkumis petak itu, pada masa jayanya di layar hitam putih, memang mengunjungi Garut, yaitu pada tahun 1927 dan 1935. Sekadar mengingat, Garut dengan nuansa pegunungannya pernah berjuluk ”Swiss van Java”.Pada kunjungan pertama, Chaplin ditemani aktris Kanada pemenang Oscar, Mary Pickford. Sementara pada kunjungan kedua, dia ditemani sang istri, Paulette Goddard, pemeran utama perempuan dalam film Modern Times dan The Great Dictator 2.Selain Chaplin, tokoh lain yang tercatat menjejakkan kaki di Stasiun Cibatu adalah Perdana Menteri Perancis Georges Clemenceau pada tahun 1920-an.Beliau adalah pendiri koran La Justice (1880), L’Aurore (1897), dan L’Homme Libre (1913); sekaligus penulis politik terkemuka. Clemenceau menjadi perdana menteri dalam dua periode, yakni 1906-1909 dan 1917-1920. Dalam buku Seabad Grand Hotel Preanger 1897-1997, Haryoto Kunto menulis, tahun 1935-1940 setiap hari di Stasiun Cibatu diparkir selusin taksi dan limousine milik hotel-hotel di Garut, di antaranya Hotel Papandayan, Villa Dolce, Hotel Belvedere, Hotel Van Hengel, Hotel Bagendit, Villa Pauline, dan Hotel Grand Ngamplang. Cibatu pada khususnya dan Garut pada umumnya memang indah, dikelilingi Gunung Papandayan, Cikuray, dan Guntur. Terdapat pula situ dan Candi Cangkuang, Situ Bagendit, serta permandian-permandian air panas yang berlokasi dekat dengan Desa Cibatu.Menjelang Lebaran, di bulan puasa singgah dulu di Stasiun Cibatu juga tak ada ruginya. Tak jauh dari tempat ini ada Masjid Mbah Wali di Kampung Pasantren Tengah, Cibiuk, dan Makam Syekh Ja’far Shidiq di Cipareuan, Cibiuk, untuk wisata ziarah. Masih di Stasiun Cibatu, pada tahun 1946, kereta luar biasa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta juga transit saat menghantarkan mereka ke Garut, ditemani Ibu Fatmawati dan Rachmi Hatta.Ketika itu, selain jalur rel barat-timur—yang kini masih beroperasi—jalur rel dari Stasiun Cibatu-Garut-Cikajang (ke arah Garut selatan) juga masih aktif. Jalur ke Cikajang inilah yang menjadi favorit wisatawan, dengan lima jadwal keberangkatan kereta lokomotif uap setiap hari. Bicara soal lokomotif uap, Stasiun Cibatu juga ”Rajanya”. Stasiun kelas 1 itu pernah menjadi salah satu depo lokomotif uap terbesar di Jawa-Sumatera sebelum ditutup tahun 1983. Kata (54), pegawai Stasiun Cibatu yang kami wawancarai, depo itu pernah mempekerjakan 700 teknisi untuk memelihara 100- 150 lokomotif uap setiap hari.Rumah-rumah tua dengan daun-daun jendela yang lebar dan langit-langit yang tinggi di sekitar stasiun adalah saksi bisu kejayaan Stasiun Cibatu. Tetapi hari ini sepi, tak ada yang luar biasa dari stasiun Cibatu. Temboknya kusam, sepi, dan bangunannya minim fasilitas. Kereta yang berhenti tidak banyak, hanya empat rangkaian kereta jarak jauh yaitu kereta Serayu, Kutojaya Selatan, Kahuripan, Pasundan ditambah satu kereta ekonomi lokal (Cibatu-Purwakarta). ”Saya mau naik kereta ekonomi lokal ke Bandung. Ada pekerjaan yang saya geluti disana,” kata Ujang (43) yang asli Cibatu. Ujang dan teman-temannya memang setiap minggu nge-laju Cibatu-Bandung. Entah kenangan apa yang hinggap di benak Ujang dan teman – temannya yang dilahirkan tahun 1960-an ini. Masihkah mereka mengenang kejayaan Stasiun Cibatu ? Entahlah, tapi bagi kami, generasi yang terlahir tahun 1990-an, kenangan manis Stasiun Cibatu hanya didengar dari cerita orang tua atau membacanya dari berbagai literatur.Bagaimana nanti bila generasi orang tua kami telah hilang. Sebaiknya dipikirkan upaya untuk merevitalisasi stasiun, dimulai dengan lebih banyak melengkapi informasi.Mengapa tidak memajang foto Charlie Chaplin dengan sedikit narasi di dinding stasiun, Rangsanglah kebanggaan atas prasarana stasiun itu. -kknmdesacibatu2011 Sumber:http://blogs.unpad.ac.id/kknmdesacibatu2011/jika-aku-menjadi/ Selengkapnya...

Saturday, December 17, 2011

Pemenang Lomba Karya Jurnalistik PGN2011

Lomba Karya Jurnalistik PGN 2011 berakhir. Pemenang lomba ini diumumkan di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dewan juri memutuskan sembilan nama yang dianggap memiliki karya jurnalistik terbaik tentang gas bumi. Abdul Kholis dari majalah Eksekutif terpilih sebagai juara I kategori reportase media cetak lewat karya berjudul “Gas Bumi, Dalam Negeri Defisit tapi Ekspor Meningkat”. Juara II kategori ini diraih Agung Wijaya dengan karya “Terpaksa Berpaling ke Chevron” yang dimuat majalah Tempo. Juara I Kategori feature media cetak dimenangi Dyonisius Bambang Arinto dengan karya berjudul “Memerangi Alotnya Pasokan Gas” di koran Jurnal Nasional. Sedangkan juara II adalah Islahudin dari koran Seputar Indonesia dengan karya “Memperluas Jangkauan Energi Hijau”. Kategori reportase media online, juara I diraih Reni Susilowati (Beritajatim.com) dengan karya “November, Pengusaha Keramik Ancam Demo”. Juara II-nya adalah Dadan M Ramdan (Okezone.com) dengan karya “Tancap Gas! Kuatkan Industri dan Menangkan ACFTA”. Yayat R Cipasang (Jurnalparlemen.com) meraih juara I kategori feature media online dengan karya “Saatnya Menata Kembali Kebijakan Energi Gas”. Dedi Haryadi (Listrikindonesia.com) dengan karya “Restorasi DMO Gas untuk Kemandirian Energi” mendapatkan juara II. Juara I kategori foto jurnalistik dimenangi Budi Pambudo (Rakyat Merdeka) dengan judul “Komitmen Pasokan Gas”. Juara II dimenangi Ruth Semiono (Suara Pembaruan) dengan judul “Safety Sign”. Pada kategori radio, Agus Wijananto (PAS FM) meraih juara II dengan karya “Gas Terhambat, Industri Sekarat”. Dewan Juri memutuskan tidak ada pemenang I untuk kategori ini. Pada kategori lain, televisi, juri juga memutuskan tidak ada pemenang. Juri menilai sebanyak 602 judul karya dari berbagai media nasional dan daerah. Karya media radio dan televisi yang dinilai dewan juri sebenarnya cukup variatif dan kompetitif dalam hal angle peliputan. Sayangnya sebagian besar tidak digarap dengan baik. Sehingga dari sisi kualitas masih belum memenuhi standar penilaian. “Keputusan kami tentang tidak adanya pemenang pada kategori tertentu adalah demi menjaga kualitas lomba dan kredibilitas tim penilai,” ujar Andi Riccardi, juru bicara dewan juri yang terdiri dari Amarzan Loebis, Abdullah Alamudi, Hendra Suhara, Hariyanto, dan Pri Agung Rakhmanto. Peserta lomba ini memperebutkan total hadiah sebesar 380 juta rupiah. Pemenang I mendapatkan Rp 25 juta dan PC tablet. Pemenang II mendapatkan Rp 7,5 juta dan mini tablet. Lomba ini merupakan kerja sama PGN dan KOJI Communications dalam upaya meningkatkan kualitas pemberitaan tentang industri gas. Kepala Divisi Komunikasi Korporat PGN dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam penjurian. Para pemenang dinilai secara bertahap oleh dewan juri yang kompeten dan independen. Ia berharap makin banyak jurnalis dan pewarta foto yang meraih prestasi pada kesempatan berikutnya. PGN berencana menyelenggarakan lomba karya jurnalistik ini setiap tahun. “Ini adalah upaya kami dalam berperan serta meningkatkan kualitas pemberitaan yang mendukung perkembangan industri gas nasional,” ujarnya. (*) Selengkapnya...

Monday, November 21, 2011

"Ini tak ada radiasinya loh, berasnya pulen"

"Uh, nasinya enak, pulen, wagi lagi kayak pandan wangi," celetuk Herlina. Tak cuma itu, kata dia yang antusias berbicara soal pengalaman barunya, nasi dari beras yang satu ini setelah dimasak agak beda dari yang lain. Selain warna putih bersih juga tahan lama. "Saya masak pagi, eh sampai malam masih enak tuh dimakan. Biasanya nasi yang di rumah gampang lembek dan basi," ungkapnya. "Mamah, mamah, kok makan dikit udah kenyang yah," sambung Herlina kembali yang menirukan ucapan anaknya. "Ya, anak saya yang ketiga itu emang doyan makan. Tapi pas makan nasi yang itu, baru dikit dah bilang kenyang," aku perempuan setengah baya berpostur ramping. Herlina tak lain staf sekretaris redaksi okezone, yang kebetulan mendapat oleh-oleh satu kantong beras spesial dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Ya, pekan lalu, Kepala Batan Hudi Hastowo bersama jajarannya antara lain Kepala Humas Ferhat Aziz dan Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir Totti T, bersilaturahmi ke awak redaki okezone dan sindonews. Menurut Hudi, kedatangannya tak lain untuk mempererat kerja sama dengan pihak media. "Kami memerlukan rekan-rekan sekalian untuk memberikan pemahaman yang baik antara media dan masyarakat tentang bagaimana energi nuklir itu sebaiknya digunakan dan dimanfaatkan, agar terjadi kesepahaman," terang Hudi dalam kesempatan tersebut. Setelah berbincang hangat dengan awak redaksi, di penghujung acara Batan memberikan buah tangan berupa tujuh jenis beras hasil panen pengembangan padi dengan teknologi mutasi nuklir. "Ini tidak ada radiasinya loh. Berasnya pulen," promosi Hudi. Pertanian memang menjadi bidang yang telah lama menerima faedah teknologi nuklir. Nuklir yang sering dikampanyekan menakutkan, justru bisa digunakan untuk menghasilkan benih-benih tanaman unggul yang dibutuhkan bagi peningkatan produksi. Kekhawatiran masyarakat terhadap nuklir cukup beralasan. Ada trauma terhadap teknologi moderen yang satu ini. Bom nuklir dipahami masyarakat awam sebagai senjata pemusnah massal yang sangat merusak. Terlebih, baru-baru ini reaktor nuklir di PLTN Jepang bocor setelah diguncang gempa 8,9 SR. Sebab, dampak dari bocornya reaktor nuklir ini diyakini bisa meluas ke sektor sosial, bahkan ekonomi masyarakat, karena seluruh aktivitas bakal terancam terkena dampak radiasi aktif yang mengerikan. Kendati demikian, teknologi nuklir juga punya nilai positif dan mamfaat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatannya untuk tujuan positif seperti di bidang pertanian, energi alternatif, kesehatan, dan industri. Salah satu contohnya adalah beras unggul hasil rekayasa Batan. Selain punya keunggulan dari beras lainnya, yang terpenting adalah aman dikonsumsi. Produk pangan sehebat apapun jika tak bisa dikonsumsi karena mengandung bahaya bagi kesehatan, maka tidak akan ada nilainya sama sekali. Pemanfaatan teknologi nuklir dalam pengembangan pertanian dapat menjadi alternatif untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia. Bahkan, saat ini untuk menjaga stok beras nasional agar tetap stabil, Indonesia harus melakukan impor. Hingga Juli 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor beras Indonesia telah mencapai USD829 juta atau senilai Rp7,04 triliun. Uang sebanyak ini digelontorkan pemerintah untuk mendatangkan sebanyak 1,57 juta ton beras dari Vietnam (892,9 ribu ton), Thailand (665,8 ribu ton), China (1.869ton), India (1.146 ton), Pakistan (3,2 ribu ton), dan beberapa negara lain (3,2 ribu ton). Ini baru untuk beras saja, sejumlah komoditi pangan lainnya juga terpaksa ditutupi dengan jalan impor seperti kedelai, jangung, dan lainnya. Beras adalah komoditas utama yang menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Orang boleh tidak makan jagung atau komoditas lain, namun untuk beras harus dipenuhi karena menjadi makanan pokok. Dari data BPS, kebutuhan beras Indonesia per tahun sekira 33 juta ton, sedangkan cadangan beras yang ada di gudang Bulog saat ini sebesar 1,5 juta ton. Kendati demikian, pemerintah nyatanya selama ini masih mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebagai negara pengekspor terbesar. Selain itu, distribusi beras yang tidak merata antardaerah juga menghambat Indonesia mencapai swasembada beras. Kondisi surplus beras di Indonesia selama ini juga tidak stabil. Sebab, saat panen raya dan produksi melimpah di suatu daerah, harga cenderung jatuh. Sementara itu saat paceklik selalu dihadapkan pada persoalan kekurangan beras dan harga melambung, sehingga cara pintasnya tak lain impor. Berkaca dari kondisi tersebut, pemanfaatkan nuklir di bidang pertanian perlu digalakan sejalan dengan sosisialisasi yang komprehensif terkait pemahaman teknologi ini. Melalui rekayasa nuklir, yakni teknik yang berhubungan dengan penggunaan sinar radiasi yang dihasilkan unsur radioaktif, antara lain sinar alfa, beta, dan gamma, dapat menggejot produktivitas. Khusus dalam bidang pertanian, manfaat sinar radioaktif sangat besar dalam mutasi tanaman untuk menemukan varietas unggul. Salah satu cara mendapatkan rangkaian sifat yang baik, yaitu dengan mengubah faktor pembawa sifat (gen). Perubahan gen yang dapat menyebabkan perubahan sifat makhluk hidup dan diwariskan disebut mutasi. Sinar radioaktif yang biasanya digunakan untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif Cobalt-60. Contohnya, adalah padi atomita dan kedelai muria. Dalam pemberantasan hama tanaman, penggunaan sinar radioaktif tidak mematikan hama tetapi untuk memandulkan hama. Sejumlah serangga jantan diradiasi dengan sinar gamma dalam dosis tertentu sehingga mengalami kemandulan (steril). Tujuannya, sperma yang dihasilkan tidak dapat membuahi sel telur. Cara ini dikenal dengan istilah teknik jantan mandul. Dengan penggunaan teknik ini, maka populasi hama akan menurun secara lambat dan bertahap tanpa mengganggu ekosistem. Selain itu, teknik nuklir juga dimanfaatkan dalam pengawetan makanan, agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Pengawetan makanan secara tradisional seperti pengeringan, pemanasan, dan pengasapan masih memiliki kekurangan karena pada jenis makanan tertentu sifat makanan dapat berubah, ditumbuhi jamur, dan dapat diserang serangga. Penemuan cara pengawetan dengan teknik radiasi dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi pada makanan. Sejauh ini, Batan telah berkontribusi di bidang pertanian khususnya menambah keragaman varietas unggul padi nasional. Misalnya padi atomita 1-4, cilosari, meraoke, woyla, kahayan, winongo, diahsuci, yuwono, mayang, mira-1, bestari, inpari sidenuk, situgintung, dan pandan putri. Yang terakhir ini, pandan putri merupakan varietas tanaman padi lokal dan cocok untuk lahan basah, bersifat aromatik (berbau harum), serta mudah beradaptasi di berbagai kondisi lahan. Padi ini awalnya keturunan dari varietas pandan wangi yang menjadi kebanggaan Kabupaten Cianjur. Beras pandan wangi ini punya ciri khas, yakni baunya yang harum, rasa nasinya pulen, dan penampilannya berwarna sangat putih. Kombinasi dari keragaman sifat khas tersebut kemudian membuat pandan wangi banyak dicari, meski harganya relatif lebih mahal. Namun, di balik keunggulan ini ada kelemahannya yakni sulit diproduksi dalam jumlah banyak, umur panen lama sekira enam bulan lebih, dan sulit beradaptasi di lahan lainnya. Karenanya, pandan wangi cuma bisa ditanam di areal sekitar Kecamatan Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Cugenang, dan Cianjur Kota. Sementara pandan putri memilki keunggulan umur tanam pendek sekira 127-130 hari, selain tetap pulen, aromatik, tekstur dan rasa nasinya tidak berubah dari induknya. Padi unggul ini mampu memproduksi rata-rata 6,5 ton/hektare gabah kering giling dengan potensi hasil 8 ton/hektare gabah kering giling. Kepala Batan Hudi Hastowo mengatakan, pandan putri merupakan varietas padi yang memiliki keunggulan lebih dari pandan wangi. "Dikatakan unggul karena bisa tahan hama, umur panen pendek, dan produksi tinggi," paparnya saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (21/11/2011). Soal keamanan, Hudi menjamin tidak perlu khawatir dengan padi hasil iradiasi ini. "Sepenuhnya aman dan tidak ada efek samping, karena penyinaran dengan radio aktif hanya dilakukan di tahap awal. Selanjutnya dilakukan uji multilokasi untuk mendapatkan sertifikasi sebagai varietas unggul," paparnya. Hudi menjelaskan, pandan putri ini adalah varietas padi lokal yang dikembangkan di Cianjur dari indukan pandan wangi. Dalam hal ini, Batan bekerja sama dengan Pemkab Cianjur dalam mengembangkan padi unggul tersebut. Sekadar diketahui, penyinaran radiasi terhadap pandan wangi sudah dilakukan sejak tahun 2010 dan kemudian dilakukan pengujian tanaman bekerja sama dengan PT Sang Hyang Seri di Pusaka Negara, Kabupaten Subang hingga menghasilkan galur mutan harapan dengan kode PW 67-a-Psj. Galur mutan inilah yang kemudian dilakukan uji multilokasi di 17 kecamatan Kabupaten Cianjur antara tahun 2008 hingga tahun 2009. Untuk mendukung kajian uji multilokasi tersebut, Kabupaten Cianjur dengan Batan telah menandatangani nota kesepahaman pada 2007. Hasil uji multilokasi menunjukan bahwa galur mutan PW 67-a-Psj bisa beradaptasi di seluruh wilayah pengujian dengan masa panen yang sangat pendek, yaitu sekira empat bulan, aromatik, tekstur baik, dan rasa nasinya tidak berubah dari induknya. Hasil pengamatan uji multilokasi yang dilengkapi dengan uji fisik galur, kandungan protein dan amilosa serta uji flavour ini kemudian diajukan kepada Tim Penilai dan Pelepasan Varietas Tanaman, serta berhasil lolos untuk ditetapkan sebagai varietas unggul. Akhirnya, dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 2366/Kpts/SR-120/6/2010, galur mutan PW 67-a-Psj ditetapkan sebagai varietas unggul dan diberi nama pandan putri. Setelah diluncurkan, kehadiran pandan putri di masyarakat petani mulai dikenal. Sebagai pilot proyek, pandan putri ditanam di Kelompok Tani Oryza Sativa Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Selain itu, di Gapoktan Al Amanah seluas 1 hektare dibawah pembinaan HKTI dan PPL Desa Cikondang, Cibeber Cianjur. Menurut Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cianjur Ibrahim Naswari, kemunculan varietas padi pandan putri bisa menjadi alternatif tanaman padi sawah, karena dari segi usia, dan produktivitas lebih baik dari pandan wangi. Dia juga berharap, pandan putri bisa diproteksi sebagai upaya antisipasi menjaga varietas asal Kabupaten Cianjur. "Jadi tak boleh ditanam di luar, tapi hanya di Cianjur sebagai proteksi," harapnya. Pada akhirnya, sebagai varietas unggulan hasil rekayasa nuklir, pandan putri diharapkan mampu meningkatkan kekuatan pada sektor pertanian, khususnya di Ciajur. Dengan pemanfaatan teknologi keinginan para petani mengembangkan pandan wangi ini terwujud dengan lahirnya turunan pandan putri dengan kapasitas produksi bisa dua sampai tiga kali lipat. Kini, pandan putri menjadi ikon baru beras Cianjur. Selengkapnya...

Thursday, November 17, 2011

DPR terseret skandal jual-beli pasal UU

Lagi, anggota dewan mendapat tudingan miring terkait dengan fungsinya dalam membuat regulasi. Kali ini kembali lontaran pedas diutarakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud MD juga melaporkan pemalsuan surat MK soal hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang diduga melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPK) Andi Nurpati, yang kini menjabat sebagai juru bicara Partai Demokrat. Tak cuma itu, Mahfud MD juga membongkar adanya pertemuan staf MK dengan M Nazaruddin, bekas bendahara umum Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka dalam suap proyek wisma atlet Palembang senilai hampir Rp200 miliar. Dari sini juga terungkap adanya calo atau mafia anggaran yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Secara langsung atau tidak, Mahfud MD punya andil dalam membongkar kasus besar, yakni mafia pemilu, mafia anggaran, dan bisa jadi kini berlanjut pada mafia jual-beli pasal, sama-sama melibatkan anggota dewan. Memang, dalam hal pembuatan UU yang menjadi kewenangan DPR ini sangat sarat kepentingan. Kasus yang sempat mencuat sebelumnya adalah hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan. Namun, hingga kini kasus yang menyeret Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning, tak jelas juntrungannya. Menanggapi isu jual beli pasal dalam penyusunan UU ini, Partai Demokrat meminta pihak kepolisian untuk segera menindak oknum-oknum anggota dewan yang terlibat. "Pelanggaran apapun harus ditindak tegas. Polisi harus segera menanggapi laporan Pak Mahfud ini. Apalagi ini Pak Mahfud yang bilang, dia bos MK. Polisi harus mengantisipasi dan menindaklanjuti. Polisi tidak perlu diajarin lah, tahu apa yang harus dilakukan," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (17/11/2011). Menurut Ramadhan, praktik jual-beli pasal saat pembahasan UU merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus dibawa ke ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. "Pidana harus dilakukan ke penyelidikan. Politik berwacana tidak apa-apa, tapi kalau penegakan hukum tidak bisa diwacanakan. Jangan dibiarkan itu merupakan pelanggaran hukum sendiri," tutur anggota Komisi II DPR ini. Ramadhan melihat pernyataan Ketua MK Mahfud MD tersebut mengerikan, lantaran membongkar adanya praktik jual beli pasal di DPR. Ramadhan meminta hal itu diusut. "Tidak bisa ada pelanggaran hukum dibiarkan berlangsung di depan mata. Jual-beli pasal itu mengerikan sekali, seolah ini negeri mafia. Itu bertentangan kita sebagai negara hukum," katanya. Ramadhan mengaku tidak pernah melihat secara langsung praktik jual beli pasal. Menurutnya itu hanya sebuah gosip. "Saya tidak pernah lihat itu. Saya tidak pernah dengar. Itu hanya gosip-gosip saja," tandasnya. Ketua DPR Marzuki Alie menilai tudingan tentang jual-beli pasal undang-undang di DPR lebih banyak dipolitisasi. Sebab kata Marzuki, dirinya tidak mengetahui maksud dari tudingan yang dilancarkan ke DPR tersebut. "Tanya saja Mahfud, niatnya bagaimana," ujar Marzuki. Sejak tudingan itu dilancarkan ke DPR, dia telah meminta pihak yang bersangkutan untuk menyampaikannya ke DPR. Akan tetapi pihak yang bersangkutan enggan menyerahkannya. Alasannya, karena hal itu hanya sebatas forum ilmiah yang disampaikan di kampus-kampus. Sebelumnya, Mahfud MD menyebut seorang mantan menteri diduga pernah melakukan praktik jual-beli pasal dalam pembuatan undang-undang. Kasus tersebut itu terjadi saat dirinya menjabat ketua Badan Legislasi DPR. Dia bercerita, saat itu ada menteri yang rancangan undang-undangnya tidak disetujui pemerintah. Undang-undang yang diusulkan tersebut juga tidak masuk program legislasi nasional usulan pemerintah. Namun, karena undang-undang itu diduga pesanan, menteri mencari jalan pintas dengan meminta bantuan anggota DPR agar usulan undang-undang tersebut menjadi rancangan DPR. “Kemudian dia (menteri yang bersangkutan) menghubungi 13 anggota DPR suruh tanda tangan sebagai usul pembuatan UU (undang-undang) atas inisiatif DPR. Padahal, yang buat (usulan UU) menteri, karena tidak lolos di presiden, masuk melalui DPR dengan jalan minta (bantuan) 13 anggota DPR,” ungkap Mahfud MD dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa 15 November 2011. Menurut Mahfud, praktik jual-beli pasal undang-undang nyata-nyata terjadi. Karena itu, dia menilai banyaknya perkara uji materi undang-undang yang masuk ke MK juga diduga karena pembuatan undang-undang tidak sesuai koridor yang berlaku. “Sejak berdiri pada 2003, MK hingga kini menerima 406 pengujian UU, dan 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Itu bisa terjadi karena ada jual-beli orang yang berkepentingan dengan suatu UU,” katanya. Mahfud juga mengatakan, ada yang menggunakan dana kantor sampai Rp100 miliar untuk menggolkan satu undang-undang. Dia mengaku tahu soal kasus penghilangan satu pasal tentang tembakau dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan. Ketika ditanya apakah memang separah itu pembuatan undang-undang di DPR, Mahfud mengatakan, sebenarnya bisa lebih parah dari yang dia ungkapkan. “Yang sebenarnya terjadi di luar itu lebih parah. Malah dalam proses pembuatan hukum dalam penegakan hukum itu jauh lebih parah,” ucapnya. Selengkapnya...

Wednesday, November 9, 2011

Bos media dalam sengkarut publikasi parpol

Dinamika politik di Tanah Air menjelang Pemilu 2014 kian teraba dengan munculnya manuver-manuver politik. Salah satunya, hehadiran pengusaha muda Hary Tanoesoedibjo di kancah politik yang bergabung ke Partai NasDem, secara langsung atau tidak menghangatkan suhu politik nasional. Meski bergabung di partai baru, dengan bergabungnya pengusaha media berbendera MNC ini tentu kian meneguhkan posisi Nasdem yang sebelumnya telah dibekingi Surya Paloh, pemilik Media Group. Bertemunya dua bos media besar ini bukan tidak mungkin menjadi ancaman bagi lawan-lawan politiknya, yang juga di antaranya dipegang pengusaha media. Sebut saja, Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar sekaligus pemilik media Group Viva. Sebab, tidak bisa dipungkiri, media punya andil besar dalam membangun pencitraan politik melalui pemberitaan dan iklan. Lalu, bagaimana dengan parpol yang tak punya dukungan jaringan media? Kekhawatiran pemilik media akan memanfaatkan jaringannya dalam kampanye politik seperti diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, PPP mengusulkan adanya revisi dalam UU Pemilu. "Perlu diatur penggunaan media untuk kepentingan partai di dalam dan di luar masa kampanye dengan merevisi UU Pemilu. Hal ini penting untuk tidak membuat media kehilangan independensinya dan mendorong terjadinya persaingan tidak sehat, ketika pemilik media terlibat aktif ke dalam politik praktis," ungkap Romahurmuziy dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (9/11/2011). Menurut dia, sejauh ini yang sudah diatur dalam UU Pemilu hanya maksimum iklan Public Service Advertisement (PSA) partai sebanyak 10 kali per hari, per Tv selama masa kampanye. "Itupun pengawasannya pada Pemilu 2004 dan 2009, tidak pernah dipublikasikan oleh KPU ataupun Bawaslu," terang dia. Oleh karena itu, ujar Romahurmuziy, dalam menyongsong Pemilu 2014 dan seterusnya yang semakin memungkinkan peran penting media, maka perlu ada pengaturan dalam iklan kampenye di media massa. Beberapa hal yang perlu diatur, pertama, maksimum banyaknya dan durasi iklan partai di berbagai media, di luar dan di dalam masa kampanye. Kedua, mekanisme pelaporan partai kepada KPU atau Bawaslu tentang biaya iklan yang harus dibuktikan degan log proof tayangan di TV, radio, atau jenis media lainnya. "Ketiga, mekanisme pengawasan dan audit oleh Bawaslu atau KPU terhadap pelaporan yang dilakukan parpol," papar Romahurmuziy. Hal senada diutarakan Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua memperingatkan, bos media yang masuk parpol agar berpolitik secara sehat dengan tidak memanfaatkan media untuk memperkuat jaringan politiknya. "Kalau ada konglomerat erpihak, saya rasa kurang bagus di dunia penyiaran kita," katanya. Max berharap, bos media memisahkan antara kepentingan politik dan media yang dimilikinya. Hal itu penting agar media tetap independen. "Sekarang ini tergantung Pak Hary Tanoe dan Pak Surya Paloh ini mau dibawa kemana opini publik, kita mau dibawa kemana. Selama itu masih positif no problem, tapi menjurus pembantaian parpol atau orang lain, saya pikir itu mendapat perhatian pemerintah, biarpun kita masuk dalam koridor bebas," tuturnya. Sebab itu, Partai Demokrat mendorong DPR membahas persoalan ini, ketika ada fenomena parpol baru yang mendapat dukungan dari dua bos media. "DPR harus konsisten bahwa UU tentang kepemilikan media massa dibatasi. Apalagi kalau dia bergabung dengan parpol. Media jangan menjadi alat politik. Jangan sampai opini publik terpancing dengan media yang diarahkan untuk kepentingan sesaat," tukas Max. Sementara itu Partai Golkar menyatakan tidak terancam munculnya Partai NasDem. Kekuatan media bagi Golkar yang juga memiliki sejumlah media besar, bukanlah segala-galanya. "Golkar tidak pernah takut atau merasa terancam dengan lahirnya Partai NasDem. Malah bagus untuk menguji keberadaan partai di tengah masyarakat. Kekuatan media bukan segala-galanya," tutur politikus Golkar Nurul Arifin. Dia menjelaskan, kampanye dapat dilakukan dengan banyak cara. "Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenangkan hati rakyat. Modal memang perlu, tapi saya yakin rakyat makin cerdas dengan pengalaman jual beli suara dan tidak menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan," terangnya. Kendati demikian, Nurul tidak mempersoalkan Nasdem yang memanfaatkan medianya untuk mendongkrak popularitas, sepanjang dilakukan secara fair. "Tidak ada yang bisa melarang penggunaan media dan jenis-jenis promosi lain, tapi gunakan itu dengan fair," pintanya. Kendati banyak pihak mengkhawatirkan masuknya bos media ke politik praktis berdampak terhadap independensi media yang bersangkutan, Hary Tanoesoedibjo secara langsung menegaskan kiprahnya di politik demi kemajuan bangsa. Katanya, alasannya sederhana, tak lain turut bekontribusi kepada bangsa dari jalur politik. Sementara sumbangsihnya di bisnis media, tidak diragukan lagi. "Sederhana. Saya ingin bisa berkontribusi kepada bangsa. Kalau secara bisnis saya sudah bisa dikatakan settle. Tapi untuk konkret dalam kegiatan kemasyarakatan akan lebih nyata kalau saya terlibat, itulah kenapa saya terjun ke politik. Itu alasannya, bagaimana saya secara pribadi bisa berkonstribusi positif kepada bangsa yang saya cintai," ujar Hary. Di Partai NasDem, Hary dipercaya sebagai ketua dewan pakar. "Jadi saya diminta untuk jadi ketua dewan pakar. Dewan pakar mengarahkan strategi bagaimana bisa membantu poin-poin dan arahan untuk membawa partai NasDem bisa menjadi partai besar," ujar Hary. Dia pun sangat yakin bahwa partainya akan lolos pada Pemilu 2014 mendatang dan akan meraih suara besar. Meski saat ini desakan RUU Pemilu akan dipatok dengan ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Pihaknya yakin akan mendulang suara sangat besar dengan infrastruktur yang telah dibangun oleh Partai NasDem. "Saat pemilu nanti diharapkan bisa memperoleh suara yang cukup besar," kata dia. Hary mengatakan, partainya juga telah siap untuk bersaing dengan partai-partai besar lainnya. Bahkan dia sendiri tengah menyiapkan strategi untuk mewujudkan Partai NasDem sebagai partai besar. "Ya, kalau sudah mendeklarasikan sebagai partai politik, ya harus bekerja keras. Apakah nanti akan besar atau tidak ya itu tantangan sekarang, bagaimana pengurus bisa bekerja maksimal dan bisa menjadi partai besar. Itulah saya bergerak menuju ke sana," pungkasnya. Selengkapnya...