Sebelum resmi muncul nama Timur Pradopo sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nama Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi sempat santer diberitakan sebagai kuda hitam dalam bursa calon tersebut.
Kemunculan Ito ini memang membuat publik kaget, lantaran masa aktif Ito yang tinggal delapan bulan lagi. Sebelumnya, nama Komjen Pol Nanan Soekarna dan Komjen Pol Imam Sudjarwo disebut-sebut, juga terganjal akibat tarik ulur kepentingan di lingkaran Istana, Setgab partai koalisi, dan Polri.
Apakah gagalnya Ito karena terganjal masa pensiun? Hal ini bisa iya, bisa juga tidak. Hal ini juga menjadi pertimbangan Indonesia Police Watch (IPW). “Meski di undang-undang tidak disebutkan, tapi ini di luar kebiasaan dan kemungkinan akan jadi pergunjingan di DPR,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada okezone di Jakarta, Senin (4/10/2010).
Kabid Penum Mabes Polri Kombes Pol Marwoto Soeto ketika dikonfirmasi membenarkan, masa pensiun Komjen Pol Ito Sumardi tinggal hitungan jari. “Benar tahun 2011, tapi bulan berapa saya kurang tahu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyebutkan alasannya pencalonan Timur. "Murni pertimbangan profesional nggak ada yang bisa intervensi bahwa dia mendegarkan itu haknya dia. Kapolri harus selesaikan persoalan internal jangan terkotak-kotak dalam rangka memperbaiki, berani untuk tidak diintervensi," paparnya dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Lantai 3 Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, malam ini.
Marzuki juga menegaskan jika pencalonan mantan Kapolda Metro Jaya itu untuk kemaslahatan bersama. Dari pernyataan ini jelas tersirat jika Timur sebagai calon dari jalan tengah yang diambil SBY. “Pemilihan itu kewenangan Presiden dan apapun itu pasti untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa Indonesia,” tandasnya yang meminta semua pihak untuk menghargai putusan Presiden.
Meski sama-sama mengejutkan atas pencalonan Timur yang baru beberapa jam dilantik sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri ini, otomatis naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga atau komjem.
Marzuki sendiri tak mempersoalkan cepatnya kenaikan bintang terhadap Timur yang jika lolos fit and proper test di DPR langsung keluar keppres penetapannya sebagai Kapolri. Otomatis bintang di pundaknya bertambah satu lagi dalam waktu singkat menjadi jenderal bintang empat penuh.
"Insya Allah untuk bintang tidak ada aturan, selama ini kewenangan Presiden, bintang satu pun bisa. Bisa saja di-speed up nggak ada aturan," beber politisi Partai Demokrat ini menjawab perdebatan soal tersebut
Comments
Post a Comment